“Kisah Pilu Tiga Damkar Boltim: Anggaran Pernah Ada, Perbaikan Dipertanyakan, Rakyat Menyesal Saat Api Mengamuk”

BOLTIM — Di balik suara sirene mobil pemadam kebakaran, tersimpan kisah panjang yang bukan hanya berbicara tentang kendaraan dan peralatan, tetapi juga tentang harapan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Tiga unit mobil pemadam kebakaran yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan warga dari ancaman kebakaran, kini menyimpan cerita yang terus bergulir dari satu masa pemerintahan ke masa berikutnya. Persoalan itu mulai dari penganggaran, proses perbaikan, hingga munculnya pertanyaan mengenai kondisi armada dan kejelasan hasil pekerjaan.

Bagi masyarakat, Damkar bukan sekadar kendaraan milik pemerintah. Damkar adalah harapan ketika api mulai membesar, rumah terancam hangus, dan warga membutuhkan pertolongan dalam hitungan menit.

Namun, harapan itu seakan berjalan bersama persoalan yang belum sepenuhnya selesai.

Dalam perjalanan pemerintahan, anggaran perbaikan Damkar pernah dialokasikan. Akan tetapi, kondisi armada dan hasil perbaikannya kemudian menjadi perhatian publik. Pertanyaan pun muncul: bagaimana proses perbaikannya, sejauh mana pekerjaan dilakukan, apakah anggaran telah digunakan sesuai peruntukan, dan apakah hasil perbaikan benar-benar membuat armada siap melayani masyarakat?

Pertanyaan tersebut seharusnya dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik dan dugaan yang berkepanjangan.

Fungsi DPRD dalam Pengawasan Anggaran Damkar

Secara aturan, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks belanja serta perbaikan Damkar, fungsi pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar digunakan sesuai perencanaan, pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengawasan DPRD tidak berhenti pada saat pembahasan dan persetujuan anggaran. Setelah anggaran ditetapkan, DPRD juga memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan program, meminta penjelasan kepada perangkat daerah terkait, melakukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tujuan penganggaran.

Karena itu, ketika kondisi tiga unit Damkar menjadi persoalan dan hasil perbaikan dipertanyakan, publik juga wajar mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD Boltim telah dijalankan sejak awal.

Muncul penilaian di tengah masyarakat bahwa DPRD Boltim belum terlihat serius mengawal persoalan Damkar sejak tahap penganggaran hingga pelaksanaan perbaikan. Penilaian tersebut tentu perlu dijawab melalui data, catatan rapat, hasil evaluasi, serta penjelasan resmi dari DPRD dan pihak-pihak terkait.

Apabila pengawasan dilakukan sejak awal secara konsisten, masyarakat berharap setiap persoalan dapat terdeteksi lebih cepat sebelum berdampak pada pelayanan Damkar.

Namun, ketika kebakaran terjadi dan armada pemadam tidak dapat berfungsi secara optimal, persoalan itu tidak lagi hanya menjadi catatan administrasi atau pembahasan anggaran. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ada warga yang kemudian menyimpan rasa penyesalan karena saat api membesar, harapan terhadap kehadiran Damkar tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak lagi melihat siapa yang menyusun anggaran, siapa yang menyetujui, siapa yang melaksanakan perbaikan, atau siapa yang bertugas melakukan pengawasan.

Yang mereka rasakan hanyalah kerugian akibat kebakaran dan pertanyaan mengapa armada yang seharusnya menjadi pelindung rakyat tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Persoalan Damkar kemudian menjadi cerita yang terus dibawa dari pejabat lama kepada pejabat penerus. Sementara masyarakat masih menunggu kepastian agar tiga unit Damkar dapat kembali berfungsi dan siap digunakan saat keadaan darurat.

Kini, persoalan lama tersebut kembali menjadi sorotan dan menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini. Sebagian pihak bahkan mulai mengarahkan seluruh kesalahan kepada pemerintahan yang sedang berjalan.

Padahal, penilaian terhadap persoalan Damkar perlu melihat seluruh perjalanan dan kronologinya secara utuh.

Jika persoalan tersebut berawal dari masa sebelumnya, termasuk proses penganggaran dan pelaksanaan perbaikan yang kini dipertanyakan, maka tidak tepat apabila seluruh beban persoalan langsung diletakkan kepada pemerintah daerah saat ini tanpa menelusuri asal masalah, pihak yang terlibat dalam prosesnya, serta fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan.

Pemerintah daerah saat ini tetap memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan dan memastikan pelayanan Damkar kembali optimal. Namun, penyelesaian persoalan tidak boleh menghapus jejak proses yang telah berlangsung sebelumnya.

Rakyat membutuhkan jawaban, bukan sekadar saling menyalahkan.

Masyarakat ingin mengetahui kondisi sebenarnya dari tiga unit Damkar tersebut. Apakah masih dapat dioperasikan? Apa penyebab kerusakannya? Bagaimana penggunaan anggaran perbaikan sebelumnya? Apakah pekerjaan telah diperiksa dan dievaluasi? Serta langkah apa yang akan dilakukan agar pelayanan kebakaran tidak lagi terganggu?

Di tengah polemik itu, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan membuka informasi secara jelas serta melakukan evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penganggaran, pelaksanaan, atau hasil perbaikan, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Kisah tiga Damkar Boltim bukan hanya tentang kendaraan yang rusak atau perbaikan yang belum jelas. Ini adalah kisah tentang pelayanan publik, keselamatan masyarakat, penggunaan anggaran daerah, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan.

Sebab ketika kebakaran terjadi, masyarakat tidak akan bertanya siapa pejabat yang menjabat sebelumnya, siapa yang menyetujui anggaran, atau siapa yang sedang memimpin hari ini.

Masyarakat hanya berharap satu hal:

Sirene Damkar berbunyi, armada datang tepat waktu, dan keselamatan mereka dapat diselamatkan.

Kini, kisah lama itu membutuhkan akhir yang baru. Bukan dengan saling melempar kesalahan, tetapi dengan membuka fakta, mengevaluasi seluruh proses, memperbaiki yang rusak, memperjelas pertanggungjawaban anggaran, dan memastikan tiga armada Damkar Boltim benar-benar kembali menjadi pelindung rakyat.