Bupati Oskar Manoppo Hadiri Rakor TPAKD, Kolaborasi OJK dan Daerah Diperkuat untuk Kesejahteraan Masyarakat
Manado, IDSulut.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses layanan keuangan yang inklusif.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, S.E., M.M., dengan menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Manado, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang mempertemukan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, dan berkelanjutan.
Forum TPAKD selama ini menjadi salah satu wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Melalui koordinasi yang intensif, setiap daerah diharapkan mampu menghadirkan berbagai program yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, semakin luas masyarakat memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan, maka semakin besar pula peluang bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk berkembang.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat,” ujar Oskar Manoppo.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dengan OJK menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan berbagai inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pembiayaan usaha, akses perbankan, maupun peningkatan literasi keuangan.
Menurut Oskar, keberadaan TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi motor penggerak lahirnya berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, lanjutnya, akan terus mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan para pelaku UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan pembiayaan formal.
Ia berharap hasil pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, OJK, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya mempercepat inklusi keuangan dapat berjalan lebih optimal.
“Semoga kolaborasi ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” katanya.
Melalui partisipasi aktif dalam forum TPAKD, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan keseriusannya dalam mendukung agenda nasional peningkatan inklusi keuangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan daya saing daerah di tengah tantangan pembangunan ekonomi yang terus berkembang.
