Kisah Pilu Tiga Damkar Boltim, Baru Dipertanyakan, Lalu Selama Ini Ke Mana Evaluasi dan Monitoring DPRD Boltim ?

BOLTIM — Persoalan tiga unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menjadi sorotan. Namun, munculnya pertanyaan dari anggota DPRD Boltim mengenai kondisi Damkar justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar di tengah masyarakat:

Jika persoalan Damkar baru dipertanyakan sekarang, lalu selama ini ke mana fungsi evaluasi dan monitoring lembaga DPRD?

Pertanyaan tersebut dinilai wajar karena Damkar bukan persoalan yang muncul dalam satu hari. Anggaran pengadaan, pemeliharaan, maupun perbaikan armada merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang melalui proses pembahasan anggaran bersama DPRD.

Ketika anggaran telah disetujui dan kegiatan dilaksanakan, fungsi DPRD seharusnya tidak berhenti pada pembahasan dan pengesahan APBD.

DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut semestinya diikuti dengan evaluasi terhadap realisasi anggaran, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, serta pemeriksaan mengenai manfaat hasil pekerjaan bagi masyarakat.

Karena itu, ketika ada anggota DPRD yang baru mempertanyakan kondisi Damkar setelah persoalan menjadi perhatian publik, masyarakat berhak meminta penjelasan:

Apakah selama ini telah dilakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran Damkar?

Apakah DPRD pernah mengevaluasi hasil perbaikan tiga unit armada tersebut?

Apakah pernah dilakukan kunjungan lapangan atau pemeriksaan langsung terhadap kondisi kendaraan setelah pekerjaan selesai?

Apakah terdapat laporan, rekomendasi, atau catatan resmi DPRD mengenai kondisi Damkar sebelum persoalan ini menjadi sorotan?

Pertanyaan itu bukan untuk meniadakan hak anggota DPRD dalam menyampaikan kritik atau meminta penjelasan. Sebaliknya, pertanyaan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap fungsi kelembagaan DPRD itu sendiri.

Sebab, jika pengawasan dan monitoring telah dilakukan secara rutin sejak awal, persoalan kondisi armada seharusnya dapat diketahui lebih cepat dan tidak menunggu hingga pelayanan kepada masyarakat menjadi masalah.

Damkar merupakan pelayanan yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga. Ketika kebakaran terjadi, keterlambatan atau tidak berfungsinya armada dapat memperbesar risiko kerugian terhadap rumah, usaha, harta benda, bahkan keselamatan jiwa.

Di tengah berbagai peristiwa kebakaran, muncul rasa kecewa dan penyesalan dari masyarakat karena armada yang diharapkan dapat menjadi penyelamat tidak selalu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagi warga yang terdampak kebakaran, persoalan Damkar bukan sekadar angka dalam APBD atau bahan perdebatan di ruang rapat. Mereka membutuhkan kehadiran armada yang siap bergerak ketika api mulai membesar.

Karena itu, kisah tiga Damkar Boltim bukan hanya persoalan teknis kendaraan. Persoalan ini juga menyangkut perjalanan anggaran, pelaksanaan perbaikan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring yang seharusnya berjalan secara berkesinambungan.

Munculnya pertanyaan dari anggota DPRD saat ini juga perlu dijawab dengan keterbukaan mengenai langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Jika DPRD telah melakukan monitoring dan evaluasi, publik berhak mengetahui hasilnya. Namun, apabila pengawasan belum berjalan secara maksimal, maka hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

DPRD tidak hanya memiliki peran untuk mempertanyakan masalah setelah menjadi sorotan publik. Lembaga legislatif juga diharapkan hadir sejak tahap pembahasan anggaran, mengawal pelaksanaan program, memantau hasil pekerjaan, serta memastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pemerintah daerah saat ini juga tetap memiliki tanggung jawab untuk menelusuri kondisi tiga unit Damkar, memastikan status operasionalnya, serta mengambil langkah nyata agar pelayanan kebakaran dapat kembali berjalan dengan baik.

Namun, penyelesaian persoalan tidak boleh hanya berhenti pada saling menyalahkan.

Perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap perjalanan anggaran, proses perbaikan, hasil pekerjaan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh seluruh pihak yang memiliki kewenangan.

Kisah pilu tiga Damkar Boltim kini menjadi pengingat bahwa anggaran tanpa pengawasan yang efektif dapat melahirkan persoalan baru.

Sebab ketika api telah membesar, masyarakat tidak membutuhkan pertanyaan yang terlambat.

Masyarakat membutuhkan Damkar yang siap bergerak, petugas yang siap bertindak, dan lembaga yang benar-benar mengawal anggaran sejak awal—bukan baru mempertanyakannya setelah persoalan menjadi sorotan.